Kabar baik kini tengah dirasakan oleh masyarakat Desa Lancang Kuning, pasalnya Jumat 27 Mei 2022 lalu KPHP Bintan-Tanjungpinang  Andreas Sugihardono hadir langsung bertemu dengan RT/RW serta masyarakat Desa Lancang Kuning untuk menyampaikan secara langsung kabar baik tersebut. Bagi masyarakat Desa Lancang kuning yang memiliki tanah dan tidak ikut dalam program Tora sebelumnya dapat melakukan pengajuan pada kesempatan ini.  Adapun syarat dan ketentuan bagi pemohon untuk pengajuan program TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) atau PPTPKH (Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan) berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.7 Tahun 2021 dan Undang-Undang cpta kerja Nomor 11 Tahun 2020 bahwa ketentuan umunya sesuai pasal 132 adalah :

1. Dikuasai paling singkat 5 Tahun secara terus menerus

2. Dikuasai oleh perseorangan dengan luasan paling banyak 5 Ha

3. Bidang tanah telah dikuasai oleh pihak secara fisik dengan itikad baik dan secara terbuka

4. Bidang tanah yang tidak bersengketa

 Pihak ataupun Subjek yang menjadi pemohon menurut pasal 134 adalah :

1.      Perseorangan ( maksimal 5 Ha) dengan kriteria:

a)      Kartu Tanda Penduduk

b)      Surat keterangan tempat tinggal/domisili yang diterbitkan oleh desa/kelurahan dengan lama tinggal paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus

c)      Mempunyai bukti penguasaan tanah atau surat keterangan tanah dari Kepala Desa

2.      Instansi dengan kriteria :

a)      Merupakan Instansi Pemerintah Daerah

3.      Badan Sosial/Keagamaan dengan kriteria :

a.       Harus terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan

Bentuk Penguasaan  atau objek yang dimohon menurut  pasal 135 adalah :

1. Sarana dan Prasarana permanen milih Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah

2. Fasilitas Umum dan/atau Fasilitas Sosial

3. Pemukiman

4. Lahan garapan pertanian,perkebunan dan tambak